Forum Warga Banten


 
HomeHomeGalleryFAQSearchMemberlistRegisterLog in

Share | 
 

 LHP Keuangan Pemkab Pandeglang Disclaimer

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin


Lokasi : Propinsi Banten
Registration date : 2009-01-03

PostSubject: LHP Keuangan Pemkab Pandeglang Disclaimer   Wed Jul 14, 2010 2:34 pm

PANDEGLANG – Diam-diam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab
Pandeglang tahun anggaran 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah
diserahkan ke DPRD Pandeglang sekira dua pekan lalu. Dalam laporan itu,
BPK tidak memberikan pendapat atau disclaimer karena laporan keuangan
Pemkab Pandeglang tidak tertib.

Staf Hukum dan Humas BPK Abdul Hadi yang dihubungi melalui telepon
selular, Selasa (13/7) mengatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK
terhadap laporan keuangan Kabupaten Pandeglang sudah diserahkan 29 Juni
di kantor BPK RI di Jalan Ki Samaun Nomor 1, Kota Tangerang.“Hasil
pemeriksaannya disclaimer,” katanya.

Kepada Ketua DPRD Pandeglang Roni Bahroni saat dihubungi via telepon
selular, mengakui bila hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan
Pandeglang tahun anggaran 2009 hasilnya disclaimer.

“Iya sih hasilnya disclaimer, memang sudah diterima dua minggu lalu,
dan sekarang kita sedang membentuk panitia khusus untuk membahas
laporan itu,” kata Roni.

Saat ditanya mengapa penyerahan hasil pemeriksaan BPK tidak
diparipurnakan, Roni mengatakan tak ada dasar hukumnya hasil pemeriksaan
itu harus diparipurnakan. Ia juga membantah bila penyerahan hasil
pemeriksaan BPK tidak diparipurnakan karena hasilnya disclaimer.

Apalagi, lanjut Roni APBD Pandeglang tahun anggaran 2009 adalah APBD
yang disahkan dalam peraturan bupati (perbup). Oleh karena itu, ia
menilai wajar bila laporan keuangan dalam hal ini proses pencatatan
akuntansinya tidak tertib hingga akhirnya BPK memberikan disclaimer.

Sekadar informasi, pada Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
disebutkan, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada
lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum.

Disoal mengenai status disclaimer itu, Roni menambahkan bukan
berarti ada kerugian negara yang ditemukan karena sudah ada
pengembalian.“Memang sempat ada temuan uang Rp 2,4 juta di PU tapi itu
sudah dikembalikan sehingga tak ada kerugian negara,” kata Roni, seraya
menambahkan bahwa Rabu (14/7) ini pihaknya akan membahas hasil
pemeriksaan BPK.

“Kami berhak melakukan teguran atas hasil pemeriksaan itu, dan
Pemkab juga harus melakukan klarifikasi,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pandeglang Cecep Djuanda yang
dihubungi ke telepon selular mengatakan hal serupa. Kata dia hasil
pemeriksaan terhadap APBD yang disahkan dalam perbup penyerahannya boleh
tak diparipurnakan. Namun Cecep tak merinci dasar hukum dari
perkatannya tersebut.

Kabag Humas Pemkab Pandeglang Salman Sunardi ketika dihubungi
melalui telepon mengatakan, berdasarkan informasi yang didapatkan dari
Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah, hasil pemeriksaan BPK
diserahkan ke DPRD kemudian diparipurnakan agar terpublikasi.

“Terkait ada atau tidaknya paripurna, ya saya tidak tahu karena
kuncinya di DPRD,” tukas Salman yang juga mengakui bila BPK menyatakan
laporan keuangan Pemkab Pandeglang disclaimer.

DPRD Pandeglang pada Selasa (13/7) mengagendakan membentuk panitia
khusus (pansus) untuk membahas laporan hasil pemeriksaan. Pembentukannya
sendiri akan dilaksanakan hari Rabu (14/7). Pansus itu akan dipimpin
oleh ketua dan wakil ketua DPRD.

SOURCE

Back to top Go down
View user profile http://wargabanten.roomforum.com
 

LHP Keuangan Pemkab Pandeglang Disclaimer

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Forum Warga Banten :: INFORMASI BANTEN :: Banten News :: Berita dan Politik-