Forum Warga Banten


 
HomeHomeGalleryFAQSearchMemberlistRegisterLog in

Share | 
 

 Ganti Kadis Langganan Temuan BPK

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin


Lokasi : Propinsi Banten
Registration date : 2009-01-03

PostSubject: Ganti Kadis Langganan Temuan BPK    Wed Jul 14, 2010 2:28 pm

SERANG – Komisi I DPRD Banten mendesak Gubernur
Ratu Atut Chosiyah mengganti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
yang menjadi langganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kalau diketahui tiga tahun berturut-turut selalu menjadi temuan BPK,
jelas kinerja kepala SKPD-nya perlu dipertanyakan dan harus diganti,
jangan lagi dipertahankan,” jelas Urip Saman, anggota Komisi I DPRD
Banten, Selasa (13/7).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengungkapkan, SKPD di
Pemprov yang selalu menjadi langganan BPK ada tiga yakni Dinas Kesehatan
(Dinkes), Dinas Pendidikan (Dindik), dan Dinas Bina Marga dan Tata
Ruang (DBMTR).

Diberitakan sebelumnya, dari total penyimpangan yang terindikasi
merugikan daerah senilai Rp 13,08 miliar hasil temuan BPK pada laporan
keuangan Pemprov tahun 2009, penyimpangan anggaran paling besar terjadi
di Dinkes senilai Rp 5,2 miliar berupa kemahalan harga pada pengadaan
alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan rujukan dan khusus. Kemudian
penyimpangan di Dindik berupa kemahalan harga pada pengadaan alat teknik
permesinan pada kegiatan pengadaan alat peraga/praktik senilai Rp 367,1
juta.

BPK juga menemukan penyimpangan berupa kelebihan perhitungan
penyesuaian harga sebesar Rp 164,4 juta dan kekurangan volume pekerjaan
sebesar Rp 250, 2 juta pada proyek pembangunan Masjid Raya di KP3B yang
dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Banten. Juga terjadi
penyimpangan yang sama pada 13 proyek pembangunan jalan akses sentra
produksi Kelompok Pengguna Prasarana (KPP) senilai Rp 338, 1 juta. Dinas
Kelautan dan Perikanan juga tak luput dari penyimpangan yang
terindikasi merugikan daerah sebesar Rp 17,5 miliar pada proyek
pembangunan rumah pompa dan instalasi balai benih ikan tawar senilai Rp
50,3 juta pada proyek pembangunan talud di pelabuhan perikanan pantai
Labuan.

Sanuji Pentamarta, anggota Komisi I DPRD Banten lainnya,
menambahkan, selain mengganti kepala SKPD yang kinerjanya buruk,
Gubernur juga harus memperhatikan kualitas pejabat eselon II. “Jangan
karena kepentingan pribadi atau lainnya, pejabat yang masa kerjanya
habis lantas diperpanjang. Ini menghambat regenerasi kepemimpinan. Di
Pemprov kan banyak pegawai muda yang berkualitas, kenapa ini tidak
diberdayakan,” katanya.

Kalaupun harus diperpanjang, kata Sanuji, pejabat itu harus memiliki
prestasi yang luar biasa. “Kalau tidak memiliki prestasi yang
membanggakan untuk apa diperpanjang,” katanya.

Sekadar informasi, pada tahun ini ada tujuh pejabat Pemprov yang
telah dan akan pensiun. Ketujuh pejabat tersebut adalah Asda III Apon
Suryana (pensiun 1 Juli), Kepala Balitbangda Budhi Priyatna (pensiun 1
Juni), Asda II Hidayat Djohari (diperpanjang mulai 1 Juli), Sekda Banten
Muhadi, Kepala Dinas Sosial Yunadi Syahroni, Kepala DBMTR Shaleh MT,
dan Kepala Kesbangpol Soeroto.

www.radarbanten.com

Kalo langganan mah yang harus diperiksa Gubernurnya
Back to top Go down
View user profile http://wargabanten.roomforum.com
 

Ganti Kadis Langganan Temuan BPK

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Forum Warga Banten :: INFORMASI BANTEN :: Banten News :: Berita dan Politik-