Forum Warga Banten


 
HomeHomeGalleryFAQSearchMemberlistRegisterLog in

Share | 
 

 Gubernur Terseret

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
Admin
Admin
Admin
avatar

Lokasi : Propinsi Banten
Registration date : 2009-01-03

PostSubject: Gubernur Terseret   Tue Nov 09, 2010 12:44 pm

SERANG – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terseret dalam ranah pelanggaran Pilkada Pandeglang seperti tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada Kabupaten Pandeglang diulang.
Dalam pendapat MK, Gubernur Banten dinyatakan tidak netral dan berpihak kepada calon nomor urut 6, yakni Erwan Kurtubi-Heryani.
”Tidak ada asumsi, tapi fakta terjadi nepotisme. Terungkap dalam persidangan bahwa Heryani adalah ibu tiri Gubernur. Bukan kata-kata kita, tapi fakta di mahkamah (MK-red) dan tidak ada orang yang membantahnya,” kata Fadli Nasution, anggota tim kuasa hukum pasangan nomor urut 5, Irna Narulita-Apud Mahfud saat dihubungi Radar Banten, Jumat (5/11).
Diketahui, pada putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, MK telah memberikan pendapat berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum terdapat keterlibatan atau setidak-tidaknya keberpihakan Gubernur Banten kepada pasangan calon nomor urut 6 adalah terbukti dan beralasan hukum.
Meski terungkap di MK bahwa terdapat pelanggaran pidana oleh Gubernur, namun tim kuasa hukum Irna-Apud, tidak berniat masuk ke ranah gugatan pidana karena fokus ke perkara pilkada. “Kita tidak sampai ke sana (gugatan pidana-red), meski muncul fakta di persidangan MK. Biar masyarakat yang menilai saja karena kita domainnya pilkada, tidak usah lah merembet ke mana-mana,” tandasnya. Ia menambahkan, fakta MK tentang ketidaknetralan di pilkada harus menjadi pelajaran bagi Gubernur untuk tidak melakukan hal serupa di pilkada kabupaten/kota di Banten.
Sementara itu, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat dikonfirmasi menjelaskan, program dan koordinasi Pemprov Banten sudah dilakukan setiap tahun dan sejak 2003, bukan atas dasar kepentingan pilkada. ”Tidak ada saat pertemuan itu (di Carita-red), menyinggung pilkada. Tetapi pihak yang tidak puas mengadukan dan menjadikan alasan, ya sah-sah saja,” ujar Atut.
Ia menegaskan, koordinasi Pemprov Banten dengan pemerintah desa tidak hanya dilakukan di Pandeglang, juga pernah di Kabupaten Lebak dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Banten.
”Jika tidak melakukan pembinaan terhadap kepala desa, kemudian terjadi reaksi karena tidak diberikan sentuhan, siapa yang bertanggung jawab? Tidak begitu kan, dan ibu tidak mau,” ujarnya. Karena itu, lanjutnya, sejak 2003 Pemprov Banten mempunyai program strategis, akses langsung pemprov terhadap kepala desa agar melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. ”Kita berikan program, supaya eksistensinya merasa diakui oleh pemerintah,” tegasnya.
Disinggung saat pemungutan suara berkeliling bersama Erwan Kurtubi dan disinyalir mengarahkan pilihan, Atut balik bertanya. Kata dia, selaku Gubernur apakah tidak boleh mengawasi proses kegiatan pilkada ke TPS. ”Atau ke depan, ibu harus diam dan jika terjadi sesuatu, ibu tidak disalahkan,” ujarnya.
Atut menegaskan, selaku Gubernur dirinya tidak mungkin melakukan mobilisasi pemilih saat pemungutan suara. ”Ibu tidak mengklaim ibu pintar, tapi ibu juga tidak bodoh,” tegasnya.
Namun menurutnya, MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa pilkada, tapi karena tercantum namanya dalam putusan, Atut merasa perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi. Setiap penyelenggaraan pilkada, kata dia, Gubernur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan. ”Sebagai penanggung jawab apakah tidak boleh melakukan pemantauan dan itu ibu lakukan di Kabupaten Serang, di Kota Cilegon. Dan itu bersama muspida tidak hanya sendiri, bersama KPU, panwaslu, dan bersama wartawan juga,” tegasnya.
Atut menanyakan kepada wartawan, apakah selama pemantauan melakukan penggiringan suara ke calon tertentu. ”Ada tidak ibu bilang pilih nomor sekian, kan tidak. Itu kan wartawan bisa jadi saksi,” ujarnya.
Atut mengakui, secara pribadi dirinya memiliki pilihan politik terhadap calon tertentu, tapi selaku Gubernur harus menempatkan diri secara proporsional. ”Jadi ibu tahu apa yang harus dilakukan dan sudah melaksanakan kewajiban selaku kepala daerah. Adapun tadi yang tidak puas mencari berbagai alasan, itu sah-sah saja. Dan MK telah memutuskan karena memiliki hak prerogratif,” ujarnya.
Bagaimana pun, kata Atut, keputusan MK harus dilaksanakan dan berharap pilkada ulang berlangsung sukses. ”Ibu juga harus menyelesaikan tugas. Karena itu, pada 15 November nanti akan menunjuk penjabat Bupati Pandeglang karena jabatan bupati saat ini habis di tanggal tersebut,” ujarnya.
Terkait anggaran pilkada ulang, Atut mengatakan, sudah dibicarakan dengan pimpinan DPRD Banten agar Pemprov bisa membantu melalui anggaran cadangan atau anggaran biaya tidak terduga (ABT). ”Ini agar pilkada ulang segera terselesaikan dan tidak harus menunggu tiga bulan. Jika aturan dimungkinkan Pemprov untuk membantu, ibu akan minta ke Sekda supaya merencanakan,” ujarnya.
Terkait besaran anggaran, Atut belum bisa memprediksi, karena harus dihitung dulu. ”Semoga tidak besar. Mungkin hanya untuk kartu suara dan bilik suara yang rusak. Akan kita bicarakan segera biar Banten cepat maju, tidak gonjang-ganjing politik. Keputusan MK sudah inkrah harus dilaksanakan,” tegasnya.

sumber : www.radarbanten.com
Back to top Go down
View user profile http://wargabanten.roomforum.com
 

Gubernur Terseret

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
Forum Warga Banten :: INFORMASI BANTEN :: Banten News :: Berita dan Politik-